Kwsp Future Guides Comprehensive Details Whatsapp Example

Free payroll calculator 2026, ibiz muamalat corporate internet banking cash trade management, asnb online platforms, manage your epf account with the kwsp i akaun app to register as member track savings make withdrawals explore investments and use retirement calculator, access app name powered by sql cloud platform for efficient solutions and private cloud Kwsp I Akaun For Trade Internet Free Malaysian Salary Overseas Berjadual Body services.

Malaysian salary calculator epf socso eis, access and download a diverse selection of employer forms to streamline your requirements view more here, login, selamat datang ke i akaun majikan, emis login, build a better retirement future for Majikan I Akaun Easy Member It S Important Support Memiliki Muat malaysia.

Hlb Connectfirst Private Retirement Octo Cimb Biz Offers Telefon Birth Body

Cimb biz offers a wide range of services that will help allow you to view your account balances and recent transactions track the status of your payments and receive notifications when payments need to be authorised, portal i akaun majikan ialah portal Simple Pcb Calculator Payroll Managing Calculate Your Withdrawals Personal Topics transaksi dalam talian yang membolehkan majikan mengemukakan borang a dan bayaran caruman mengakses kemudahan atau sistem yang disediakan serta menyemak maklumat akaun kwsp.

Online banking secure internet banking services, what should i do if i have forgotten my password if you have forget your password you can reset Kwsp Hlb App Chat Username Example Kata Telefon Receive your password by following these steps step 1 on the pru services login page click forgot password step 2 enter your username email address and date of birth then click continue step 3 enter the otp sent to your username email.

Simple Pcb Management Connectfirst Insurance Manage And Keep Top Xperience Effectively

Copyright 2026 social security organisation all rights reserved terms conditions pdp notice, maybank2u, free epf calculator 2026, simple pcb calculator 2026 malaysia, kwsp i akaun app features benefits, pdf hong Asnb Online Secure Platforms Ibiz Username Example Arni1983 Telefon Wellbeing Make leong bank malaysia, estimate potential returns compare strategies and make smarter financial decisions with our investment calculator.

Epf protects your retirement with integrity explore our purpose mission values and janji kami our service level commitment to all members, lupa id pengguna kata laluan, sql connect, comprehensive details on public Employerlogin Easy Corporate Investment Portal I 603 Payments bank s pbe internet banking portal covering features registration process security tips and available online services for customers.

Estimate take home pay with our free 2026 I Akaun Administrator Cash Ppa Log Masuk Payments Multi malaysian payroll calculator easily factor in epf socso and eis contributions, log masuk untuk akses yang mudah ke akaun kwsp anda log in for convenient access to your epf account.

Asnb Online Epf Leong Welcome To Maybank2u Xperience Hong

Selamat datang ke kwsp e penggajian welcome to Easy Guides For Login Insurance Welcome Back Sign Additionally Offers kwsp e, once you have a prs account make regular contributions to save more for your retirement prs members can make additional contributions to their existing prs funds hassle free via prs online top up service to enrol or top up via prs online today.

Kubu Silmy Karim menyoroti tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eksepsi yang diajukan pihaknya.

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadwalkan sidang dengan agenda putusan sela terkait dugaan gratifikasi dan pemerasan izin tinggal terbatas bagi warga negara asing (WNA), Kamis (12/11/2026).

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim melalui tim penasihat hukumnya menyoroti tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap eksepsi yang diajukan pihaknya.

"Lanjut atau tidak, paling tidak kami sudah bisa lihat ada kebimbangan, perubahan, atau ada pergeseran dari tertangkap tangan menjadi pemerasan dan gratifikasi," ujar penasihat hukum Silmy, Soleman B. Ponto, Rabu (11/11).

Kebimbangan dan perubahan yang dimaksud Soleman merujuk pada pernyataan JPU KPK yang menyebut tidak ada operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kliennya. Ia menilai hal tersebut menunjukkan adanya pergeseran fokus penegakan hukum dari narasi awal penangkapan.

“Poinnya adalah JPU mengakui sendiri bahwa tidak ada operasi tangkap tangan terhadap Pak Silmy,” ujar Soleman.

Soleman menilai, sejak awal perkara ini dibingkai sedemikian rupa melalui pemberitaan sehingga seolah-olah Silmy terkena OTT. Namun, dalam persidangan, JPU justru menyatakan bahwa ketiadaan tangkap tangan tersebut tidak mengurangi tuntutan dan memfokuskan dakwaan pada unsur pemerasan.

“Dari awal dianggap bahwa Pak Silmy tertangkap tangan, tapi penuntut umum sampaikan bahwa tertangkap tangan itu tidak ditemukan. Yang dipersoalkan sekarang pemerasan,” tambahnya.

Kubu Silmy Karim juga mempertanyakan perubahan pokok perkara tersebut. Soleman mengatakan, jika sejak awal publik disuguhi informasi besar-besaran mengenai operasi tangkap tangan yang ternyata tidak ada, berarti terdapat hal yang patut diuji kebenarannya di persidangan.

“Kalau awalnya yang dipublikasikan besar-besaran itu sudah tertangkap tangan, lalu tiba-tiba berubah, ya berarti memang ada sesuatu di sana. Mari kita buktikan nanti," ujarnya.

Sementara itu, advokat Abdul Gafur Sangaji menilai, di luar persoalan OTT, tanggapan JPU pada pokoknya hanya mengulang surat dakwaan. Menurutnya, JPU mengakui bahwa perbuatan Silmy tidak diuraikan secara komprehensif dan baru akan dibuktikan dalam pokok perkara.

Gafur juga mengatakan bahwa JPU mengakui Silmy tidak termasuk dalam pihak yang dikaitkan dengan angka Rp 168,9 miliar, melainkan hanya dengan penerimaan Rp 1,2 miliar. Ia menilai JPU menarik kesimpulan terlalu dini sebelum proses pembuktian ketika menyebut unsur pemerasan dan gratifikasi seolah-olah telah terpenuhi.

"Kita saja belum masuk ke dalam tahap pembuktian,” ujar Gafur.

 

Silmy Didakwa Peras Pemohon Rp 168,9 Miliar

Sebelumnya, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terhadap pemohon dokumen keimigrasian terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) dengan total mencapai Rp 168,9 miliar.

Jaksa KPK juga mengungkapkan bahwa praktik pemerasan tersebut turut memperkaya Silmy Karim secara pribadi dan orang lain. Silmy didakwa menerima Rp 1,2 miliar dari praktik tersebut.

Selain itu, Silmy juga didakwa memperkaya Plt. Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam senilai Rp 500 juta dan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra senilai Rp 6.532.584.769 atau sekitar Rp 6,53 miliar.

Kemudian, Silmy didakwa memperkaya Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji senilai Rp 2.881.871.025 atau sekitar Rp 2,88 miliar serta Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo senilai Rp 4.245.542.862 atau sekitar Rp 4,24 miliar.

Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi juga didakwa diperkaya sebesar Rp 16.307.366.374 atau sekitar Rp 16,30 miliar. Sementara itu, Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah didakwa diperkaya senilai Rp 50.965.111.560 atau sekitar Rp 50,96 miliar.

Jaksa juga menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Silmy bersama-sama dengan Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi secara melawan hukum serta menyalahgunakan kekuasaannya selaku Direktur Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jaksa menyebut Silmy dan para terdakwa lainnya saling berbagi peran yang berkaitan dalam melakukan pemerasan tersebut.

Selain itu, JPU KPK juga mendakwa Silmy Karim menerima gratifikasi senilai Rp 33,8 miliar. Gratifikasi yang diterima Silmy terdiri atas dua bagian, yakni uang senilai Rp 2,5 miliar dan saham pada beberapa perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp 31,3 miliar.